Pengurus Baru Asbanda Bertemu Menteri Dalam Negeri

(Di samping Hadi Sukrianto, ada pula Jeffry J.Wurangian (Sekretaris Jenderal), Supriyatno (Bendahara), Asfan Fikri Sanaf (Ketua Operasional Pengembangan IT dan Legal), Erzon (Ketua BRC (BPD Regional Champion), Islamuddin (Ketua Pengembangan Syariah), Zainuddin Fanani (Ketua Human Capital & Pengembangan Profesi), I wayan Sudja (Ketua Pengembangan Bisnis & Hubungan Lembaga), dan Nazwar Nazir (Direktur Eksekutif).

Para pimpinan pengurus Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) periode 2012-2016, Rabu lalu (21 Maret), bersilaturahim kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Pertemuan secara khusus itu berlangsung hangat di kantor Menteri Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat. "Kedatangan kami kemari untuk melaporkan hasil Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) XII Asbanda Februari lalu di Jakarta," kata Eko Budiwiyono, Ketua Umum Asbanda terbaru yang juga Direktur Utama Bank DKI.

Selain itu, menurut Eko, pertemuan tersebut dijadikan ajang perkenalan dan pengakraban pengurus baru kepada Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itulah seluruh pengurus Asbanda datang secara berjamaah. Diantara para pengurus yang berbincang-bincang dalam suasana kekeluargaan bersama Menteri Dalam Negeri yang didampingi Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Yuswandi A.Temenggung dan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kemendagri, Reydonnyzar Moenek adalah Hadi Sukrianto (Wakil Ketua Umum).

Kesepakatan Penggunaan Dana Optimalisasi RAPBN 2012 Temui Jalan Buntu

Kamis, 13 Oktober 2011, 18:59 WIB Moneter dan Fiskal

Pemerintah memberikan opsi kepada Banggar dari dana optimalisasi tersebut Rp3,2 triliun akan digunakan untuk mengurangi devisit dan risiko fiskal. Dwitya Putra

Jakarta–Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Pemerintah belum menemukan titik terang mengenai penggunaan dana optimalisasi sebesar Rp11,6 triliun. Pasalnya, ada beberapa poin penting yang diminta Banggar dalam penggunaan dana optimalisasi 2012, salah satunya untuk pembangunan.

“Penggunaan optimalisasi itu masih akan dibicarakan alokasinya. Dalam pembahasan semua anggota menyampaikan aspirasi untuk memasukan alokasi dana optimalisasi ke pembangunan. Nah, dalam pembangunan itu masih ada selisih,” kata Menteri Keuangan, Agus D.W. Martowardojo, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2011.

Menurutnya, pemerintah memberikan opsi kepada Banggar dari dana optimalisasi tersebut Rp3,2 triliun akan digunakan untuk mengurangi devisit dan risiko fiskal.

Selain itu, lanjutnya, kriteria penggunaan optimalisasi lain nantinya digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat otomastis sesuai formula, belanja K/L terbatas untuk perioritas (yang belum memperoleh alokasi dalam RAPBN 2012, dan Dana alokasi khusus percepatan infrastruktur pelayanan dasar).

Seperti diketahui, optimalisasi bruto Rp19,4 triliun yang di dapat dari penerimaan pajak Rp13,2 triliun, PNBP Rp5,3triliun dan penghematan bunga utang Rp0,9triliun dikurangi pengeluaran otomatis Rp7,8 triliun, pagu penggunaan PNBP Rp0,5 triliun, dana bagi hasil Rp1,6 triliun, Dana Alokasi Umum Rp4,3 triliun, dana otsu Rp0,2 triliun, dan anggaran pendidikan Rp1,3 triliun. Total dana optimalisasi neto menjadi Rp11,6 triliun. (*)

Source: http://www.infobanknews.com/2011/10/kesepakatan-penggunaan-dana-optimalisasi-temui-jalan-buntu/

BCA dan Mandiri Siap Gunakan Kartu ATM Berbasis Chip

Jumat, 14 Oktober 2011, 11:14 WIB Headline, Teknologi

Walau perlu waktu, BCA dan Mandiri siap mendukung upaya Bank Indonesia menjaga keamanan nasabah dalam bertransaksi lewat standarisasi kartu ATM dan debet berbasis chip.Paulus Yoga

Jakarta–Menanggapi Surat Edaran Bank Indonesia (BI) yang akan segera dikeluarkan, mengenai standarisasi kartu debet dan ATM menggunakan chip yang diwajibkan selesai pada 2015. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengaku siap melakukan migrasi kartu debet dan ATM berbasis chip.

“Kami siap, dan akan melakukannya secara bertahap karena BCA memiliki kartu debet dan ATM sebanyak 9 juta kartu,” tutur Presiden Direktur BCA Jahja Setiaadmadj,a saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2011.

Dengan biaya migrasi kartu dari berbasis magnetic menjadi chip sebesar USD1-2, ia tidak mempersalahkan biaya investasi. Namun, menurutnya, yang menjadi problema adalah teknis penggantian kartunya.

Kendala pertama, berasal dari infrastruktur pendukung seperti mesin ATM dan Electronic Data Capture (EDC) yang membutuhkan perangkat tambahan untuk membaca chip danmagnetic stripe. Selain itu, adalah bagaimana mensosialisasikan nasabah untuk menukarkan kartu lamanya dengan chip yang baru. Kemudian, masih dari sisi nasabah, banyak data-data yang telah berubah.

“Dalam waktu transisi kan mesin EDC dan ATM harus siap menerima 2 jenis kartu, yaknichip dan magnetic itu pasti butuh waktu. Nasabah juga banyak yang sudah pindah rumah, kemudian ada data kontak nasabah yang berubah itu juga perlu waktu,” tandas Jahja.

Sementara Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Zulkifli Zaini memiliki pernyataan yang sama, pihaknya juga sudah siap untuk migrasi kartu Debet dan ATM dengan penggunaan teknologi chip.

“Kita ada 9 juta pemegang dan sudah siap. Yang jelas sudah siap nanti dibagi menjadi beberapa tahap, kan tidak mudah mengganti 9 juta nasabah itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan surat edaran penggunaan kartu debet dan ATM berbasis chip akan segera dirilis. Kurang lebih, satu sampai dua bulan kedepan surat edaran tersebut akan dikeluarkan. Setelah surat edaran dikeluarkan bank wajib melakukan migrasi dan selesai di 2015. Atau pada 1 Januari 2016 seluruh kartu debet dan ATM harus berbasis chip. (*)

Source: http://www.infobanknews.com/2011/10/bca-dan-mandiri-siap-gunakan-kartu-atm-berbasis-chip/

Penunjukan Provider National Payment Gateway Harus Transparan

Jumat, 14 Oktober 2011, 11:39 WIB Headline, Teknologi

Pembentukan NPG oleh BI bertujuan agar perbankan lebih efisien dalam melakukan interkoneksi dengan bank-bank lain. Apa yang harus dilakukan BI Agar rencana ini tidak dianggap dapat menimbulkan monopoli sistem transaksi antarbank? Dwitya Putra

Jakarta–Bank Indonesia (BI) diminta untuk lebih tranparan bila rencana melakukan penerapan national payment gateway (NPG) dengan penunjukkan satu perusahaan yang nantinya menjembatani seluruh sistem transaksi antarbank jadi dilakukan.

Pengamat perbankan A. Prasentyatoko mengatakan, pemilihan satu perusahaan yang nantinya ditunjuk sebagai satu provider untuk menjembatani seluruh sistem transaksi antarbank menjadi krusial jika tendernya dilakukan tidak terbuka.

“Pemilihan satu provider akan menjadi krusial dalam tender ini, dan harus cari yang paling benar-benar profesional,” kata Prasentyatoko kepada Infobanknews.com, di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2011.

Menurutnya, rencana BI itu sendiri sebetulnya sudah tepat. Pasalnya, dengan satu sistem sangat compatible. “Penyedia jasa itu memang mustinya satu, kalau banyak sistemnya tidak compatible.

Seperti diketahui, rencana ini sendiri sebelumnya dikhawatirkan oleh pelaku industri akan terjadinya monopoli. Untuk mencegah hal tersebut, pihak BI dikabarkan tengah merancang model bisnis NPG yang sedang dibahas intensif dengan pelibatan semua pemain dalam bisnis termasuk sistem pembagian keuntungan dalam NPG.

Selama ini, penyedia jasa interkoneksi anjungan tunai mandiri (ATM) yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Artajasa Pembayaran Elektronis yang mengelola jaringan ATM Bersama, PT Rintis Sejahtera yang mengelola Prima, dan PT Daya Network Lestari yang mengelola Alto, dan PT Sigma Cipta Cara yang mengelola jaringa ATM Link milik bank-bank pemerintah. (*)

Source: http://www.infobanknews.com/2011/10/penunjukan-provider-national-payment-gateway-harus-transparan/

Kucuran Pembiayaan BSM Capai Rp34 Triliun

Jumat, 14 Oktober 2011, 11:46 WIB Headline, Perbankan, Shariah Insight

Sampai September 2011, penyaluran pembiayaan BSM mencapai Rp34 triliun, sampai akhir tahun perseroan mematok pertumbuhan setahunan sebesar 40%, sementara di tahun 2012 sebesar 25% melihat kondisi perekonomian global yang bergejolak. Paulus Yoga

Jakarta–PT Bank Syariah Mandiri (BSM) mencatat kucuran pembiayaannya telah mencapai Rp34 triliun sampai September 2011, sampai akhir tahun perseroan optimis pembiayaan bisa menembus Rp36 triliun.

“Pembiayaan kita sekarang sudah Rp34 triliun per September. Kita pertahankan year on year (setahunan) 40%, akhir tahun kita harapkan pertumbuhan capai Rp36 triliun,” tutur Direktur BSM Hanawijaya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2011.

Dari total pembiayaan sebesar Rp34 triliun per September, maka pertumbuhan selama tahun 2011 mencapai 41,84% dibanding posisi akhir tahun 2010 sebesar Rp23,97 triliun.

Hanawijaya menjelaskan sampai saat ini porsi pembiayaan sebagian besar masih disalurkan ke sektor usaha kecil menengah sampai 70%, sementara sisanya ke sektor konsumer sekitar 30%.

“Porsinya tidak akan ditambah. Khusus konsumer, pembiayaan perumahan paling banyak. Pembiayaan kendaraan bermotor kita ada tapi baru, jadi masih kecil, hampir 100% di KPR,” terangnya.

Memasuki 2012, dengan kondisi pasar global yang masih bergejolak akibat ketidakpastian pemulihan ekonomi Eropa dan Amerika Serikat, BSM mematok target pertumbuhan konservatif sebesar 25%.

“Di tahun 2012, yang terjadi di pasar global masih menghawatirkan makanya kita cuman patok tumbuh 25%,” pungkas Hanawijaya. (*)

Source: http://www.infobanknews.com/2011/10/kucuran-pembiayaan-bsm-capai-rp34-triliun/

10 Negara ASEAN Bentuk ASEANSAI

Jumat, 14 Oktober 2011, 11:30 WIB Headline, Keuangan

ASEANSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa (SAI) yang dirancang menjadi sebuah forum untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama di bidang pemeriksaan keuangan negara di antara SAI negara-negara anggota ASEAN. Rully Ferdian

Jakarta–Para delegasi badan pemeriksa atau Supreme Audit Institutions (SAI) dari 10 negara anggota ASEAN mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior atau Senior Officials Meeting (SOM) dalam rangka pembentukan The Association of Southeast Asian Nations Organization of Supreme Audit Institutions (ASEANSAI). Pertemuan Tingkat Pejabat Senior tersebut dilaksanakan di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, pada 13-14 Oktober 2011

Pertemuan ini dibuka Ketua BPK Hadi Poernomo, dan dihadiri Wakil Ketua BPK RI, Anggota BPK RI, Menteri Luar Negeri RI, Marty M. Natalegawa, pejabat pelaksana BPK RI, serta para delegasi SAI setingkat pejabat senior dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, dan Vietnam.

“Pertemuan ini merupakan salah satu tonggak penting dan bersejarah menuju pembentukan ASEANSAI. Pembentukan ASEANSAI akan mempererat kerjasama antar SAI negara Anggota ASEAN melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SAI negara-negara Anggota ASEAN,” ujar Hadi Poernomo ketika membuka Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Pembentukan ASEANSAI, Kamis, 13 Oktober 2011.

Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Pembentukan ASEANSAI tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan teknis yang telah diselenggarakan di Jakarta pada 25-27 Juli 2011 lalu.

Pertemuan ini bertujuan untuk berdiskusi dan melakukan finalisasi konsep piagam perjanjian ASEANSAI dan persiapan deklarasi ASEANSAI, serta hal-hal lain terkait ASEANSAI. Rencananya ASEANSAI akan dideklarasikan di Bali pada November 2011 mendatang dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN yang akan dibuka Presiden RI pada 17 November 2011.

ASEANSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa (SAI) yang dirancang menjadi sebuah forum untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama di bidang pemeriksaan keuangan negara di antara SAI negara-negara anggota ASEAN. Pembentukan ASEANSAI tersebut juga memiliki latar belakang bahwa SAI di kawasan ASEAN memiliki kesamaan budaya, kebutuhan, dan tantangan ke depan, demikian Hadi Poernomo dalam sambutannya. (*)

Source: http://www.infobanknews.com/2011/10/10-negara-asean-bentuk-aseansai/

CTRA anggarkan Rp 2 triliun untuk belanja modal 2012

Investasi

MARKET 

 

Kamis, 13 Oktober 2011 | 14:35  oleh Anna Suci Perwitasari

CAPEX 2012

CTRA anggarkan Rp 2 triliun untuk belanja modal 2012

Share

dibaca sebanyak 232 kali

0 Komentar

JAKARTA. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menganggarkan belanja modal mencapai Rp 2 triliun di 2012. "Capex itu untuk konsolidasi dari seluruh anak usaha CTRA," kata Direktur CTRA Tulus Santosa di Jakarta, Kamis (13/10).

Tulus menjabarkan, untuk capex tahun depan itu, anak usaha CTRA, yaitu PT Ciputra Property Tbk (CTRP) mendapat jatah paling besar yaitu sebesar Rp 1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan Ciputra World 1.

"Sedangkan sisanya akan dibagi antara CTRA dengan CTRS (PT Ciputra Surya Tbk )," jelas Tulus. CTRS merupakan anak usaha CTRA lainnya.

Dana capex ini akan diambil dari kas internal perusahaan dan juga pinjaman perbankan. Khusus untuk pinjaman perbankan akan dilakukan untuk pendanaan Ciputra World. Di mana rencananya akan mencari pinjaman senilai Rp 1,8 triliun. "Awal tahun depan kita baru akan signing untuk pinjaman tersebut," ungkapnya.

Sumber: http://investasi.kontan.co.id/v2/read/1318491339/79915/CTRA-anggarkan-Rp-2-triliun-untuk-belanja-modal-2012